DPR SAHKAN UNDANG-UNDANG LLAJ

DPR SAHKAN UNDANG-UNDANG LLAJ
Rabu, 27 Mei 2009

puskompublik,26/05/2009

(Jakarta, 26/5/09) ) – DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUU LLAJ) sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa 26/05/09. Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ini mengetuk palu persetujuan, setelah meminta secara aklamasi kepada anggota DPR yang hadir, sekitar pukul 12.25 WIB.

Juru bicara 10 fraksi dalam pandangannya secara bulat menyatakan persetujuan RUU dengan 22 bab dan 326 pasal itu untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk membawa RUU LLAJ ke Rapat Paripurna Selasa 26 Mei 2009, untuk disahkan menjadi UU.

Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal kepada pers usai Rapat Paripurna itu menyatakan, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) terdapat pengaturan yang lebih jelas soal keselamatan. “Soal ‘safety'(keamanan dan keselamatan) di UU ini lebih dominan dibanding sebelumnya (UU No 14/1992), misalnya pengemudi angkutan umum dibatasi waktu kerjanya yakni setiap empat jam harus beristirahat dan waktu kerjanya hanya delapan jam,” katanya.

Menurut Jusman, dalam UU LLAJ baru yang terdiri 22 bab dan 326 pasal itu, seorang pengemudi angkutan umum bisa saja diperbolehkan hingga 12 jam dengan syarat-syarat tertentu, pengawasan terhadap implementasi ini akan dilakukan oleh kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Pengawasnya adalah oleh mereka yang tergabung dalam forum lalu lintas angkutan jalan. Merekalah yang mengkoordinasikan hal ini yang unsurnya adalah pihak terkait mulai dari kepolisian, perhubungan, pekerjaan umum hingga perindustrian,” katanya.

Terkait dengan sanksi bagi setiap pelanggaran pengguna LLAJ, kata Jusman, juga lebih rinci yakni tidak hanya pada pemilik kendaraa, tetapi juga pengemudi. “Petugas pun seperti polisi dan DLLAJ bisa diberi sanksi administrasi,”katanya.

Selain itu, dalam UU LLAJ yang baru ini, lanjut Jusman, adanya pengaturan tentang kewajiban pengemudi angkutan umum untuk memberikan prioritas lebih tinggi terhadap para pengguna jalan, pengendara sepeda, pejalan kaki, penderita cacat dan anak-anak. “Ketentuan emisi gas buang pada level tertentu untuk pengguna LLAJ juga ada,” katanya.

Jusman juga menjelaskan, dibanding UU sejenis sebelumnya, UU LLAJ yang baru lebih terintegrasi yakni adanya pemisahan yang tegas tentang manajemen trafik dan tranportasi sehingga LLAJ dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri jalan, sistem transportasi dan manajemen trafiknya. Yang tak kalah penting, dalam UU yang baru itu ada ketentuan mengenai dana preservasi jalan untuk memelihara jalan agar tidak mengalami kerusakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dananya  dikumpulkan dari partisipasi masyarakat dan juga dari pemerintah. “Soal bagaimana detilnya nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan dana ini dikelola oleh pekerjaan umum,” katanya.
“Jembatan timbang dan terminal juga menjadi bagian yang penting dari dana preservasi jalan itu,” kata Jusman.

Peraturan Pemerintah

Menyinggung soal PP yang akan disiapkan pemerintah terkait dengan UU yang baru itu, Jusman mengakui, pihaknya akan menyiapkan sekitar empat peraturan pemerintah. “Di dalamnya antara lain tentang forum lalu lintas angkutan jalan itu,” katanyaUU LLAJ baru yang terdiri 22 bab dan 326 pasal ini, dibanding RUU yang diusulkan oleh Pemerintah melalui surat Presiden Nomor R.95/Pres/11/2005 tanggal 10 Nopember 2005 hanya terdiri dari 17 bab dan 190 pasal.

Dalam UU LLAJ yang baru itu terdapat 11 bal baru, baik karena perubahan terminologi maupun karena penambahan substansi yaitu  Bab III Ruang Lingkup Kerberlakuan Undang Undang, Bab IV Pembinaan, Bab V Penyelenggaraan, Bab VI Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab XI Keamanan dan Keselamatan LLAJ, Bab XIII Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas, Ban XV Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat Lanjut Usia, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit, Bab XVI Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XVII Sumber Daya Manusia dan Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ.

Dirjen Perhubungan Darat, Dephub, Suroyo Alimuoeso menjelaskan, empat PP itu, semuanya masuk prioritas akan dikeluarkan tahun ini juga karena amanat UU menegaskan, PP dari UU itu paling lama satu tahun sejak diundangkan secara resmi oleh pemerintah.

Menhub Jusman saat menyampaikan sambutan dalam Sidang Paripurna itu menyebut, untuk mengimplementasikan UU yang baru itu, diperlukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan peraturan pelaksaaan lainnya seperti Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri terkait dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI.

Sedikitnya terdapat 12 item yang akan dipersiapkan ketentuannya antara lain tentang penetapan penggunaan jaringan jalan, penetapan batas kecepatan penggunaan jalan, pengaturan perlengkapan jalan, standari pelayanan minimal, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan angkutan massal.

Selain  itu, juga tentang angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, pengawasan muatan angkutan barang, ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, tata cara dan persyaratan pemberian ijin penyelenggaraan angkutan barang khusus, tarif penumpang untuk penumpang dalam trayek dan kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif. (ES)

Dikutip dari: http://www.ham.go.id

Tinggalkan komentar

Filed under Produk perundang-undangan RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s